Banda Aceh – Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Asisten Pemulihan Aset (Aspema), melaksanakan rapat pembahasan optimalisasi penyelesaian piutang negara, khususnya uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Kamis (22/10/2026).
Rapat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian piutang negara melalui pengembalian uang pengganti yang menjadi kewajiban terpidana berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi data E-Piutang, penelusuran aset, pelaksanaan eksekusi, pengamanan aset, percepatan proses pelelangan, hingga penyetoran hasil penyelesaian ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, Kajati Aceh menjelaskan pembentukan Tim Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara (TOP PN) Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai upaya mewujudkan penanganan dan pemulihan piutang uang pengganti secara terpadu, terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pembentukan TOP PN dirancang untuk mengintegrasikan koordinasi lintas bidang, meliputi Bidang Pemulihan Aset, Tindak Pidana Khusus, dan Intelijen, serta melibatkan seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati Aceh. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penelusuran aset, pelaksanaan putusan pengadilan, serta penyelesaian kewajiban pembayaran uang pengganti oleh terpidana.
Dalam pelaksanaannya, TOP PN akan didukung oleh pemanfaatan data E-Piutang yang diverifikasi berdasarkan putusan pengadilan, bukti pembayaran, dan status penyelesaian kewajiban terpidana. Validasi data menjadi bagian penting untuk memastikan keakuratan informasi piutang negara sekaligus mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan penyelesaiannya.
Melalui TOP PN, optimalisasi penyelesaian piutang negara akan difokuskan pada delapan aspek utama, yaitu:
-
Validasi dan akurasi data piutang, guna memastikan kesesuaian data dengan putusan pengadilan dan perkembangan penyelesaian kewajiban terpidana.
-
Penentuan prioritas perkara, berdasarkan kondisi dan potensi penyelesaian piutang negara.
-
Penelusuran dan verifikasi aset, untuk mengidentifikasi serta memastikan keberadaan aset yang dapat digunakan dalam rangka pemulihan kerugian negara sesuai ketentuan hukum.
-
Penuntasan pelaksanaan eksekusi, guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan secara efektif.
-
Percepatan proses pelelangan, melalui koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai prosedur yang berlaku.
-
Optimalisasi penerimaan negara, melalui percepatan penyelesaian kewajiban pembayaran uang pengganti dan penyetoran hasil pemulihan ke kas negara.
-
Tertib administrasi dan pemutakhiran data E-Piutang, untuk mendukung pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang akurat.
-
Penguatan akuntabilitas dan koordinasi antarsatuan kerja, guna memastikan setiap tahapan penyelesaian piutang negara dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Penyelesaian piutang negara berupa uang pengganti merupakan bagian penting dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya mengembalikan aset dan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Melalui pembentukan TOP PN dan penguatan koordinasi lintas bidang serta satuan kerja, Kejati Aceh berupaya memastikan penyelesaian piutang negara dilaksanakan secara lebih efektif, sistematis, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan capaian pemulihan keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola administrasi penanganan uang pengganti di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh.
Kejaksaan Tinggi Aceh berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan putusan pengadilan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya menjaga keuangan negara serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
